Kambing Hitam Bernama Presiden: Mengapa Kita Hobi Menyalahkan?

Analisis Sosio-Legal oleh: Tri Lukman Hakim, S.H.

​Di tengah kemiskinan yang kian menguat dan jurang ketimpangan yang semakin lebar, publik Indonesia memiliki satu hobi kolektif yang sangat konsisten: mencari kambing hitam. Dan kambing hitam paling favorit adalah sosok yang duduk di kursi Presiden. Seolah-olah, dengan satu telunjuk yang mengarah ke istana, seluruh dosa birokrasi, pungli di tingkat desa, hingga bobroknya mentalitas pelaksana hukum bisa terhapuskan begitu saja.

​Namun, audit sistemik yang dilakukan KunciPro Research Institute menemukan realitas yang jauh lebih pahit. Kita terlalu sibuk menghujat "Sopir" (Presiden), sementara kita membiarkan "Mesin" (Birokrasi) tetap bekerja dengan otak yang telah mengalami pembusukan sistemik selama puluhan tahun.

​1. Mitos "Saviour Complex" dan Kegagalan Nalar Publik

​Setiap transisi kepemimpinan nasional selalu terjebak dalam mitos Saviour Complex. Rakyat berharap Presiden baru bisa menjadi "juru selamat" yang mampu memberantas kemiskinan dalam semalam. Namun, secara yuridis, Presiden hanyalah puncak administratif yang sering kali disandera oleh mesin birokrasi yang kaku dan resisten terhadap perubahan.

​Sejarah mencatat kita telah berganti Presiden berkali-kali, namun patologi sosiologi hukum di level bawah tetap konsisten. Mengapa? Karena masalah bangsa bukan pada pucuk pimpinan, melainkan pada birokrasi tingkat pusat hingga daerah terbawah yang tidak pernah mengalami dekonstruksi mentalitas.

​2. Anatomi Akar yang Mendarah Daging: Korupsi Sebagai Oksigen

​Kritik dari gerakan mahasiswa belakangan ini, termasuk penggunaan diksi "Presiden Bodoh", mencerminkan adanya kebutaan struktural. Mereka menyerang "pohon yang retak"—simbol kekuasaan yang tampak—namun mengabaikan akar korupsi kolektif di bawah tanah.

​Pohon birokrasi Indonesia berdiri di atas akar yang telah mendarah daging. Tanpa mencabut akar ini, tunas kepemimpinan paling ideal sekalipun akan segera terinfeksi oleh patologi yang sama. Masalahnya, akar baru sering kali berasal dari "perguruan" yang sama dengan seniornya, dibekali teori dan praktik untuk mengakali sistem demi kepentingan golongan.

​3. Tragedi NTT: Saat Birokrasi Bermutasi Menjadi Debt Collector

​Tragedi kematian YBR (10) di Ngada, NTT, yang mengakhiri hidup karena tekanan iuran sekolah adalah manifestasi nyata dari kegagalan ini. Di saat pimpinan nasional mengumandangkan jargon "Sekolah Gratis", birokrasi di tingkat akar rumput tetap bekerja sebagai mesin pemeras psikologis.

​Ini terjadi karena pemerintah gagal menjamin kesejahteraan pegawai non-ASN, sehingga birokrasi sekolah terpaksa melakukan "eksploitasi ganda". Menyalahkan program makro seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atas kematian siswa ini adalah bentuk kegagalan berpikir radikal. Situasi tidak akan berubah selama pemerintah tidak mengamputasi sistem honorer yang eksploitatif.

​4. Presiden Bukan HRD: Cacat Logika dalam Menuntut Lapangan Kerja

​Inilah puncak dari fenomena "Kambing Hitam". Banyak pihak menyalahkan Presiden atas ketiadaan lapangan kerja, padahal secara sosiologi hukum, diskriminasi usia dan syarat kerja yang tidak masuk akal (seperti usia maksimal 22 tahun) lahir dari kebijakan internal korporasi dan manajemen SDM (HRD) yang tidak tersentuh pengawasan hukum yang efektif.

​Presiden bukan manajer HRD perusahaan swasta. Kegagalan publik dalam menangkap esensi kausalitas ini menunjukkan bahwa kita lebih suka narasi emosional daripada analisis struktural. Kita menyerang simbol, tapi membiarkan aktor birokrasi di kementerian dan dinas terkait tetap nyaman dalam kenyamanan pungli dan inefisiensi.

​5. Kesimpulan: Butuh Amputasi, Bukan Sekadar Rotasi

​Analisis KunciPro sangat jelas: Masalah Indonesia adalah masalah Mentalitas Birokrasi. Mengganti Presiden tanpa melakukan amputasi total terhadap akar korupsi birokrasi tingkat menengah dan bawah adalah kesia-siaan.

​Kita berada pada birokrasi benang kusut. Membenahi satu sektor akan bergesekan dengan sektor lain. Selama jabatan masih dipandang sebagai lahan komodifikasi, maka kemajuan adalah kemustahilan. Indonesia tidak butuh sekadar rotasi figur tiap lima tahun; kita butuh pembersihan "otak" birokrasi secara menyeluruh.

​Referensi Utama & Audit Sistemik:

Artikel ini disarikan dari manuskrip ilmiah yang telah terverifikasi secara internasional:

👉 Jurnal Ilmiah: Dekonstruksi Mitos Rotasi Kepemimpinan (DOI: 10.5281/zenodo.18651270)

👉 Riset Kebangkrutan Peradaban: Defisit Integritas Manusia (DOI: 10.5281/zenodo.18180704)